lampung

Lampung, Kandidat Terkuat Ibu Kota RI

Adalah Provinsi Lampung, yang dikabarkan menjadi calon terkuat untuk menjadi ibukota khusus untuk pusat pemerintahan menggantikan Jakarta.

Secara demografi, Lampung dinilai lebih baik jika dibandingkan dengan kandidat provinsi lainnya seperti Palangkaraya, Kalimantan Tengah Jonggol, Jawa Barat maupun Banten.

Syafarudin, Kepala Laboratorium Politik Lokal dan Otonomi Daerah FISIP Universitas Lampung menyatakan potensi Lampung tersebut masih menjadi bahan kajian tim gabungan Universitas Lampung (Unila) dan Universitas Bandar Lampung (UBL).

“Kami lihat Lampung memiliki potensi untuk menjadi pusat pemerintahan,” kata Syafarudin, Kamis (14/10) kemarin.

Menurut Syafarudin, pemindahan pusat pemerintahan bukan berarti pemindahan ibukota negara. Ibukota negara memiliki banyak fungsi yang harus dinaungi seperti, pusat perdagangan, pendidikan, pariwisata, dan sebagainya. Sehingga, apabila ibukota dipindahkan, hal tersebut akan sulit dilakukan.

“Kami melihat konsepnya yang dipindahkan hanya pusat pemerintahan saja. Sehingga, ibukota tetap di Jakarta. Karena, fungsi lain sudah ada di sana. Lokasi Lampung pun tidak terlampau jauh dari Jakarta,” ujarnya.

Pemisahan antara ibukota negara dengan pusat Pemerintahan ini, tambah Syafarudin, sudah banyak dilakukan oleh negara lain seperti di Malaysia dengan ibukota negara Kuala Lumpur dan pusat pemerintan di Selangor.

“Ide konsep ini sudah diperdengarkan sejak tahun 2008 lalu sebenarnya, isu kembali menghangat setelah ada wacana dari Pemerintah Pusat kalau akan memindahkan ibukota ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah,” ungkapnya lagi.

Bahkan, dua daerah di Indonesia yaitu kecamatan Jonggol, Bogor, Jawa Barat dan Provinsi Banten pun telah mengajukan usul supaya ibukota dipindahkan ke lokasi tersebut. Namun sekali lagi, secara demografi, Lampung lebih baik dibandingkan Palangkaraya, Jonggol, maupun Banten.

Sebagai contoh kita ambil saja misalkan nanti Palangkaraya jadi ibukota pusat Pemerintahan, Syafarudin menilai justru akan menimbulkan ketimpangan. Dengan lokasi tersebut, pemerintah memang bisa mewakili Indonesia bagian tengah dan timur.